ariefkomarudin.com – Pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa mulai dari Banten hingga Surabaya sangatlah fantastis.
Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dwi Purwantoro menyebutkan, angkanya bisa mencapai Rp 600 triliun.
Bahkan, itu baru bangunannya saja dan belum ditambah dengan sanitasi, penyediaan air bersih, dan lainnya.
Sehingga, apabila ditotal sekitar Rp 800 triliun. “Jadi kalau dari Banten sampai dengan Surabaya, itu tadi sekitar Rp 600 triliun itu baru bangunannya, Pak. Belum penyediaan air bersih, terus sanitasi, dan lainnya, Pak. Jadi, kalau kemarin kurang lebih Rp 800 (triliun), Pak. Kalau enggak salah, sekitar seperti itu,” ungkap Dwi dalam seminar nasional di Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Untuk diketahui, Pemerintah berencana membangun tanggul laut raksasa sepanjang 958 kilometer yang membentang dari Cilegon, Banten, hingga Gresik, Jawa Timur.
Proyeksi ini disampaikan oleh Menteri PU Dody Hanggodo saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Rencana pembangunan tanggul laut tersebut menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, sekaligus respons penurunan muka tanah Jakarta dan mengantisipasi bahaya banjir.
“Kami sudah buat trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 kilometer beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Dody, dikutip dari keterangan resmi.
Sementara Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi yang juga adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan, tanggul laut raksasa di pantura Pulau Jawa harus segera dibangun.
Jelasnya, pembangunan tanggul laut raksasa yang rencananya membentang dari Banten hingga Jawa Timur ini dilakukan untuk menyelamatkan pantura Jawa yang mulai tenggelam.
Hal itu akan mengancam jutaan hektar sawah di pantura yang merupakan sumber pangan nasional. “Ini semacam emergency (darurat), harus segera, karena ini perlu waktu cukup lama,” ucap Hashim usai melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian IPK, Kamis (31/10/2024).
Tinggalkan Balasan